BATANG HARI- Pemerintah Kabupaten Batang Hari mulai mengkaji penerapan kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) sebagai bagian dari upaya efisiensi penggunaan bahan bakar minyak (BBM), sekaligus memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal.
Kajian tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah menyusul adanya arahan dari pemerintah pusat terkait pola kerja ASN yang lebih adaptif dan efisien.
Bupati Muhammad Fadhil Arief menegaskan bahwa pada prinsipnya pemerintah daerah akan mengikuti kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah pusat, mengingat sistem pemerintahan Indonesia berjalan dalam kerangka negara kesatuan.
“Pada prinsipnya kita mengikuti instruksi pemerintah pusat. Indonesia adalah negara kesatuan, sehingga apa yang diputuskan pusat tentu kita jalankan di daerah,” ujar Fadhil Arief.
Meski demikian, menurutnya penerapan kebijakan WFH di Kabupaten Batang Hari tidak dapat dilakukan secara terburu-buru tanpa melalui kajian mendalam.
Pemerintah daerah perlu mempertimbangkan kondisi sosial serta budaya masyarakat setempat agar kebijakan tersebut benar-benar memberikan manfaat.
Ia menilai, tujuan utama penerapan WFH adalah mendorong efisiensi, terutama dalam pengurangan konsumsi BBM. Namun, efektivitas kebijakan itu sangat bergantung pada pola pelaksanaannya di lapangan.
“Jangan sampai niat WFH untuk efisiensi justru tidak tercapai. Jika pegawai lebih banyak berkeliaran, penggunaan bahan bakar tidak berkurang, bahkan bisa bertambah,” tegasnya.
Selain aspek penghematan energi, Bupati juga menekankan bahwa kualitas pelayanan publik tidak boleh mengalami penurunan apabila kebijakan tersebut nantinya diterapkan.
Menurutnya, pemerintah daerah akan lebih dahulu melakukan pengamatan serta penyesuaian teknis agar penerapan WFH benar-benar efektif, sesuai regulasi, dan tidak mengganggu kebutuhan pelayanan masyarakat.
“Kita akan amati terlebih dahulu bagaimana agar kebijakan ini benar-benar efektif, tidak mengganggu pelayanan, dan tetap sesuai regulasi,” pungkasnya.
