Baca Jambi – Pemkab Tanjab Barat meminta SKK Migas lebih transparansi serta insentif khususnya kepala daerah penghasil Migas.
Hal tersebut dilontarkan oleh Wakil Bupati Tanjab Barat, Hairan saat berdiskusi dengan PT QIS Indonesia Sejahtera (QComm) Membahas Studi Independen dari SKK Migas secara virtual, Jumat (26/11/21).
“Pemkab Tanjab Barat meminta adanya transparansi serta insentif khusus bagi daerah penghasil Migas dari SKK Migas,” kata Wabup Hairan.
Wabup mecerca dengan sejumlah pertanyaan kepada Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) terkait transparansi penghasilan minyak di 200 titik yang ada di wilayahnya.
“Dari 200 lebih titik, sumur yang produktif berapa? yang tidak menghasilkan berapa? hasilnya berapa sebulan? yang distok berapa? data detail itu yang sampai sekarang kami tidak ada,” beber Hairan.
Hairan kembali menegaskan jika hal tersebut tidak transparan daerah penghasil Migas seperti Tanjab Barat, tidak ada bedanya dengan daerah yang tidak menghasilkan Migas.
“Terus apa untungnya kami sebagai penghasil Migas jika kami tidak menikmati hasil. Jangan sampai pepatah bagaikan ayam mati di lumbung padi berlaku untuk Tanjab Barat,” ungkapnya.
Kepada SKK Migas, Hairan menuntut agar insentif untuk Tanjab Barat dibedakan dengan daerah yang tidak menghasilkan Migas.
Menurutnya hal itu wajar sebagai daerah yang memiliki ke istimewaan dibidang Sumber Daya Alam (SDA) dalam hal ini minyak.
“Kami penghasil migas harus ada perbedaan dengan daerah yang tidak menghasilkan Migas, selain itu tenaga kerja lokal juga wajib dijadikan pertimbangan,“ pintanya.
Dikatakannya antara SKK Migas dan Pemkab Tanjab Barat, seharusnya ada juri atau wasit dari Kementrian ESDM.
“Minimal Dirjen jika ada kesalahan ada yang menyetop atau menegur, saat ini kan kami kekanan, SKK Migas ke kiri memang harus ada wasitnya,” sebutnya.
Sementara Kepala Bapeda Tanjab Barat, Firdaus Khattab menyoroti jika selama ini sangat sulitnya melakukan komunikasi antara Pemkab Tanjab Barat dan pihak SKK Migas.
“Selama ini kami merasa dipersulit dari hal komunikasi. Anehnya saat ini kami merupakan penghasil Migas terbesar di Provinsi Jambi, akan tetapi masyarakat kami susah dapat Gas,” tegasnya.
Hal yang sama juga disampaikan oleh Kabag SDA, Suparti. Ia menyingung peran SKK Migas di Tanjab Barat yang masih dinilai minim. Sebab itulah pihaknya meminta agar ada ke istimewaan untuk Tanjab Barat.
“Kewenangan SKK Migas tidak ada di Kabupaten, bahkan saat terjadinya pencemaran lingkungan dan konflik, SKK Migas terkesan bungkam,” pungkasnya. (*)
