Baca Jambi – Penjabat (Pj) Gubenrur Jambi Dr. Hari Nur Cahya Murni. M.Si mengemukakan bahwa kritikan, pertanyaan, tanggapan dan saran yang disampaikan oleh masing-masing Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Jambi merupakan upaya untuk mengevaluasi pengelolaan keuangan daerah di Provinsi Jambi, supaya lebih baik lagi ke depannya. Demikian disampaikannya saat menghadiri rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Derah (DPRD) Provinsi Jambi dalam rangka Jawaban/tanggapan pemerintah atas pandangan Umum fraksi-fraksi DPRD Provinsi Jambi terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2020, bertempat ruang utama sidang DPRD Provinsi Jambi, Senin (21/06/2021).
Dalam sambutannya Pj. Gubernur menyampaikan. bahwa pada Rapat Paripurna DPRD tanggal 14 Juni 2021 yang lalu, fraksi-fraksi dewan telah menyampaikan pemandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jambi tentang Pertangungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2020.
“Atas nama Pemerintah Provinsi Jambi, saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya terhadap apresiasi yang disampaikan oleh fraksi-fraksi DPRD Provinsi Jambi atas keberhasilan Provinsi Jambi dalam meraih opini WTP untuk kesembilan kalinya secara berturut-turut atas audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2020 dari BPK RI Perwakilan Jambi. “ujar Pj. Gubernur
“Keberhasilan ini merupakan capaian bersama atas dukungan dan kerjasama antara eksekutif dengan legislatif, mulai dari proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan APBD. Kami berharap proses sinergitas ini dapat tetap dipertahankan untuk meminimalisir (menghindari) hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sehingga diharapkan ke depan APBD yang dihasilkan dapat lebih berkualitas. Atas kritikan, pertanyaan, tanggapan dan saran yang disampaikan oleh masing-masing Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Jambi, saya yakin hal-hal yang disampaikan tersebut merupakan upaya untuk mengevaluasi pengelolaan keuangan daerah di Provinsi Jambi. (*/Kominfo)
