Berita Global – Ratusan massa yang tergabung dalam Lembaga Pemerhati Organisasi Sosial dan Ekonomi Republik Indonesia (POSE RI) bersama sejumlah organisasi masyarakat, aktivis, mahasiswa dan warga menggelar aksi unjuk rasa di depan Mapolres Musi Banyuasin, Jumat (8/5/2026).
Dalam aksi tersebut, massa mendesak Kapolres Musi Banyuasin mundur dari jabatannya. Mereka juga meminta Kapolsek Bayung Lencir beserta Kanitreskrim dicopot karena dinilai gagal dan tidak profesional menangani persoalan minyak ilegal di wilayah Musi Banyuasin.
Aksi berlangsung dengan membawa spanduk dan poster tuntutan. Massa secara bergantian menyampaikan orasi menggunakan mobil komando sambil menyoroti dugaan tebang pilih dalam penegakan hukum terhadap aktivitas minyak ilegal, mulai dari angkutan minyak, penyulingan ilegal hingga kasus ledakan sumur minyak yang menelan korban jiwa.
Ketua DPD Ormas Barikade 98 Muba, Boni, mengatakan masyarakat mulai kehilangan kepercayaan terhadap aparat penegak hukum karena dinilai tidak menjalankan penindakan secara adil.
“Jangan hanya masyarakat kecil yang ditindak. Kami melihat masih banyak aktivitas minyak ilegal yang diduga dibiarkan bebas beroperasi. Kalau hukum mau ditegakkan, tegakkan secara adil tanpa pilih kasih,” tegasnya dalam orasi.
Ia juga meminta Kapolres Musi Banyuasin segera mengambil langkah tegas terhadap jajaran yang dianggap gagal menjalankan tugas di lapangan.
“Kami meminta Kapolsek Bayung Lencir dan Kanitreskrim dicopot karena dinilai tidak mampu menciptakan kondisi yang kondusif. Banyak kasus yang sampai hari ini tidak jelas penanganannya,” ujarnya.
Selain itu, massa turut menyoroti kasus ledakan sumur minyak ilegal di Kali Berau yang menyebabkan enam orang meninggal dunia, serta insiden kebakaran mobil tangki minyak yang diduga mengangkut minyak ilegal pada Maret 2026 lalu.
Sementara itu, Ketua Umum LSM POSE RI, Desri Nago, mendesak aparat kepolisian agar lebih serius dan transparan dalam menangani seluruh kasus yang berkaitan dengan aktivitas minyak ilegal di Kabupaten Musi Banyuasin.
“Kami mendesak agar seluruh kasus yang selama ini menjadi perhatian masyarakat dibuka secara terang benderang. Jangan sampai muncul kesan ada pembiaran ataupun perlindungan terhadap pihak tertentu,” katanya.
Menurut Desri, berbagai insiden yang terus berulang menjadi pertanyaan besar di tengah masyarakat karena belum menunjukkan penyelesaian yang jelas.
“Banyak insiden besar terjadi, mulai dari ledakan sumur minyak ilegal, kebakaran mobil tangki hingga aktivitas penyulingan ilegal yang masih marak. Ini menjadi pertanyaan besar bagi masyarakat,” tegasnya.
Ia menambahkan masyarakat kecil tidak boleh terus menjadi sasaran utama penindakan, sementara dugaan pelanggaran lain dinilai belum tersentuh hukum.
“Kalau memang ada pelanggaran hukum, semua harus ditindak, baik pemain kecil maupun yang besar. Aturan harus ditegakkan tanpa pandang bulu,” ujarnya.
Massa juga mengancam akan menggelar aksi lanjutan dengan jumlah peserta lebih besar di Mapolda Sumatera Selatan apabila tuntutan mereka tidak ditindaklanjuti.
“Kalau kasus-kasus ini masih dibiarkan dan tidak ada kejelasan, kami akan lanjutkan aksi ke Polda Sumsel. Kami ingin penegakan hukum yang benar-benar berpihak kepada keadilan,” tandasnya. (Andi)
